SAMARINDA – Isu pendidikan menjadi salah satu poin utama yang disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur Menggugat (Mahakam) dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kaltim, Senin (1/9/2025). Massa aksi mendesak para legislator untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, serta memperbaiki kualitas pendidikan, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di Kalimantan Timur.
Aksi yang berlangsung sejak siang hari ini membawa 11 tuntutan strategis. Namun, tuntutan terkait pendidikan menyoroti persoalan mendesak yang dihadapi sektor tersebut, terutama setelah sebelumnya mahasiswa memprotes pemotongan anggaran pendidikan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.
Selain itu, massa juga menyoroti pemotongan dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebesar Rp 1,3 triliun yang dianggap menyulitkan mahasiswa kurang mampu. Poin-poin ini menjadi dasar kuat mengapa Aliansi Mahakam kembali turun ke jalan untuk menyuarakan perbaikan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, bersama sejumlah anggota dewan lainnya, turun langsung menemui massa di depan pintu gerbang gedung. Dari atas truk komando, Hasanuddin meyakinkan para demonstran bahwa dewan tidak akan mengabaikan aspirasi mereka.
“Tenang rekan-rekan semua, di daerah ini kami sama-sama memperjuangkan masyarakat dan mahasiswa Kalimantan Timur,” ujar Hasanuddin. “Wakil rakyat hadir bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk memastikan bahwa tuntutan ini kami bawa dan perjuangkan. Ini bukan sekadar janji, tapi bukti nyata.”
Setelah dialog singkat, perwakilan Aliansi Mahakam menyerahkan secara resmi 11 poin tuntutan kepada para legislator. Tuntutan ini akan dibawa oleh DPRD Kaltim untuk ditindaklanjuti, baik di tingkat provinsi maupun disampaikan ke pemerintah pusat.(*/sen)
