vivaborneo.id/, Jakarta – Kondisi pasca musibah yang tidak seragam di setiap wilayah terdampak menuntut fleksibilitas tinggi. Sehingga proses belajar diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk disesuaikan dengan situasi lokal, mulai dari penerapan pembelajaran bergilir, daring, hingga kegiatan belajar di tenda darurat yang disediakan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan bahwa layanan pendidikan di daerah terdampak bencana tetap berjalan dengan mengutamakan keselamatan, kesejahteraan psikologis, dan keberlanjutan proses belajar murid.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan pengaturan pembelajaran sesuai situasi lokal.
“Kondisi sekolah di setiap daerah terdampak tidak sama. Karena itu, pembelajaran kami serahkan pada kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Yang terpenting adalah hak belajar murid tetap terpenuhi dan keselamatan mereka terjamin,” ujarnya di Jakarta (10/12).
Menteri Mu’ti menuturkan, berbagai pola pembelajaran telah diterapkan di daerah terdampak, termasuk sistem bergilir (shift) pagi atau siang, pembelajaran daring, penggabungan atau peminjaman sekolah lain, dan penggunaan tenda darurat. Fleksibilitas juga berlaku pada penentuan mekanisme tes semester.
“Pemerintah daerah dan satuan pendidikan diberikan kebebasan memilih moda pembelajaran dan bentuk asesmen yang paling memungkinkan, baik dengan tetap melaksanakan tes, menggantinya dengan penilaian harian tanpa tes semester, maupun menggunakan aktivitas bakti sosial sebagai dasar penilaian,” ucapnya.
Kepala BSKAP, Toni Toharudin, menambahkan bahwa untuk memastikan keberlanjutan layanan pendidikan pascabencana, BSKAP menyiapkan kerangka kebijakan berjenjang:
Tiga Bulan Pertama
Fokus pada penyederhanaan kurikulum menjadi kompetensi minimum esensial, ketersediaan bahan belajar darurat, dukungan psikososial, dan asesmen sederhana.
Tiga hingga Dua Belas Bulan
Kebijakan diarahkan pada pemulihan kemampuan dasar murid melalui kurikulum adaptif berbasis krisis, program remedial intensif, dan asesmen transisi berbasis portofolio.
Satu hingga Tiga Tahun
Fokus bergeser pada penguatan kualitas pembelajaran, integrasi permanen pendidikan kebencanaan, dan penguatan pembelajaran inklusif.
Toni menegaskan bahwa seluruh fase pemulihan akan berjalan paralel dengan proses pembangunan kembali fasilitas pendidikan. BSKAP juga telah menyusun Panduan Implementasi Pendidikan Kebencanaan sebagai rujukan bagi sekolah untuk meningkatkan kewaspadaan mulai dari pra-bencana hingga pasca-bencana.
“Kami sudah memiliki peta jalan kebijakan pascabencana. Ini memastikan bahwa pemulihan pendidikan berlangsung berkelanjutan, tidak hanya jangka pendek tetapi juga memperkuat ketahanan sekolah di masa depan,” tutup Toni.(tr)
