vivaborneo.id/ – Tanah Papua bukan sekadar hamparan hijau di ujung timur, melainkan jantung bahasa Indonesia. Dari total 718 bahasa daerah yang tersebar di seluruh nusantara, sebanyak 428 bahasa atau lebih dari separuhnya berakar di bumi Papua.
Hanya saja kekayaan ini berada dalam kondisi genting. Sebagian besar teridentifikasi terancam punah. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bergerak cepat memperkuat sinergitas lintas sektor demi memastikan bahasa daerah tetap menjadi napas identitas masyarakat Papua.
Melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kemendikdasmen tidak ingin bekerja di menara gading.
Langkah konkret diambil dengan menggandeng Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan pemerintah daerah dalam Rapat Koordinasi Teknis di Sorong (18-20/12/2025).
Forum ini menjadi titik temu strategis untuk mengintegrasikan pelindungan bahasa ke dalam program pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Bukan Sekadar Dokumentasi, Tapi Revitalisasi
Kepala Badan Bahasa Kemendikdasmen, Hafidz Muksin, menegaskan bahwa upaya ini adalah kerja bersama. Strategi yang diusung pun sangat menyentuh akar rumput, mulai dari penyusunan kamus bahasa daerah hingga pembuatan buku cerita anak dwibahasa (Papua-Indonesia).
Tujuannya jelas, anak-anak Papua harus mampu menguasai bahasa nasional tanpa kehilangan jati diri bahasa ibunya sejak dini.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dan Wakil Bupati Sorong Selatan, Petronela Krenak, sepakat bahwa bahasa adalah warisan spiritual dan identitas yang tidak boleh lekang oleh teknologi.
“Manusia bisa berakhir dengan hidupnya, tetapi bahasa tidak pernah berakhir,” pesan Petronela Krenak yang sangat mendalam.
Urgensi Balai Bahasa di Setiap Provinsi
Satu tantangan besar yang mengemuka adalah luasnya wilayah layanan. Saat ini, satu Balai Bahasa harus melayani enam provinsi dengan kompleksitas yang luar biasa.
Muncul harapan kuat agar ke depan, setiap provinsi di Tanah Papua memiliki Balai Bahasa sendiri. Hal ini dianggap krusial untuk mempercepat dokumentasi, pendampingan komunitas, dan memastikan kebijakan pelindungan bahasa berjalan lebih kontekstual.
Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kemendikdasmen dan BP3OKP, Papua kini dipersiapkan menjadi contoh nasional.
Ini adalah gerakan untuk menghidupkan kembali bahasa daerah dalam praktik sehari-hari—lewat lagu, cerita rakyat, hingga doa—sehingga bahasa daerah tidak sekadar menjadi artefak sejarah, melainkan bagian hidup dari pembangunan masa depan Papua.(*/)
