vivaborneo.id/ — Kepala Desa Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Mulyadi, menorehkan prestasi membanggakan setelah terpilih masuk dalam penjaringan Top 10 Peacemaker Justice Award (PJA) 2025. Peacemaker Justice Award 2025 merupakan inisiatif Kemenkumham untuk mendorong penyelesaian konflik non-litigasi dan memperkuat peran desa sebagai garda terdepan penegakan hukum.
Acara ini merupakan penghargaan prestisius yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia ini bertujuan mengapresiasi kepala desa dan lurah yang berhasil menyelesaikan sengketa hukum di tingkat akar rumput melalui mediasi.
Penghargaan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya akses keadilan dan penyelesaian sengketa secara damai.
Kades Liang Ulu, Mulyadi, Â dipanggil untuk mengikuti seleksi Top 10 berdasarkan pengumuman Kemenkumham tanggal 31 Juli 2025. Bersama 129 lurah/kades lainnya se-Indonesia, ia akan menjalani serangkaian seleksi pada 1-2 September 2025 di BPSDM Hukum Kemenkumham, Cinere, Depok, Jawa Barat.
Capaian ini menjadi buah dari kerja keras Mulyadi, khususnya saat berhasil memediasi sengketa antara masyarakat dengan perusahaan terkait insiden ponton batu bara yang menabrak keramba warga pada tahun 2023.
Berkat pendekatannya, masalah tersebut dapat diselesaikan secara damai di tingkat desa tanpa harus berlanjut ke pengadilan. “Masalah itu dapat kami selesaikan di tingkat desa saja, tidak sampai ke kecamatan, apalagi ke tingkat pengadilan,” ujar Mulyadi pada Senin, (4/8/2025).
Keberhasilan Mulyadi ini mendorong Pemerintah Desa Liang Ulu membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum), yang kini aktif melayani warga dan menjadi salah satu poin penilaian dalam PJA 2025.
Mulyadi berharap dukungan dari seluruh pihak agar dapat mengharumkan nama Kukar di tingkat nasional. “Saya mohon doa restu masyarakat dan dukungan Pemkab Kukar agar bisa mengikuti penjaringan Top 10 ini dengan baik, dan semoga mengharumkan nama Kukar hingga masuk Top 3,” harapnya.(adv/diskominfo-kukar/rls)
